Pemerintah Berlakukan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

kabarikaltara.com. JAKARTA – Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai 1 Januari 2025. Kenapa PPN naik jadi 12 persen?

Adapun penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penyesuaian tarif PPN bukan ditetapkan saat ini, melainkan sudah ditetapkan saat UU HPP disahkan oleh DPR pada 29 Oktober 2021.

Adapun yang menjadi dasar penetapan tarif PPN adalah ketentuan dalam Bab IV Pasal 7 UU HPP yang berbunyi, Tarif PPN yaitu sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Lantas, kenapa PPN naik jadi 12 persen?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di 2025 dilakukan demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen akan tetap dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini tetap dilakukan meski di tengah penurunan daya beli dan pelemahan ekonomi.

“Sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

“APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons dalam episode global crisis financial,” tuturnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menilai bahwa pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, sudah ada pajak yang dibebaskan atau diberikan insentif oleh pemerintah di sektor-sektor tertentu.

“Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat, artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan bahkan makanan pokok,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tetap akan berlaku mulai 2025 mendatang.

“Kan undang-undangnya sudah jelas,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menuturkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 telah mempertimbangkan soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kan sudah dihitung penerimaan kita itu target penerimaannya, komponennya apa-apa kan sudah didetailkan di situ. Semuanya sudah dihitungkan,” kata Susiwijono beberapa waktu lalu.

Dalam UU HPP memang disebutkan bahwa pemerintah memang bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).